Pemerintah Kota Batam memberikan tanggapan resmi mengenai isu wilayah laut yang diduga telah dikapling secara ilegal oleh pihak tertentu.

Isu tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta pada Senin lalu.

Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam secara ex-officio, Amsakar Achmad, menyatakan siap menindaklanjuti temuan itu.

Langkah awal yang akan diambil adalah melakukan verifikasi ulang terhadap sejumlah alokasi lahan di perairan Batam yang diterbitkan pada rentang tahun 2002 sampai 2015.

Pernyataan dari pemerintah pusat dinilai sejalan dengan komitmen BP Batam untuk memperbaiki sistem tata kelola pertanahan agar lebih transparan.

Koordinasi intensif juga telah dimulai melalui pengiriman surat resmi kepada Kementerian ATR/BPN guna meminta arahan penataan regulasi terbaru.

BP Batam mencatat bahwa sebagian besar lokasi perairan yang disorot tersebut masih berupa wilayah laut dan belum dimanfaatkan.

Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Harlas Buana, menjelaskan bahwa kawasan tersebut tersebar di pesisir Teluk Tering hingga Baloi.

Titik lokasi lainnya mencakup kawasan Marina hingga Water Treatment Plant Tanjung Pinggir yang dulunya masuk rencana pengembangan Waterfront City.

Pemerintah berencana menyelesaikan persoalan alokasi lahan ini dengan mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif kepada para pemegang izin.