Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi mengambil langkah efisiensi anggaran dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai.

Kebijakan tersebut diterapkan di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi agar pembayaran TPP bisa terus berjalan hingga akhir tahun 2026.

>>> Gubernur Malut Sherly Tjoanda Tegur Kepala Sekolah SMAN 1 Halteng

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang matang.

Ia membeberkan kondisi keuangan secara terbuka dalam apel rutin di halaman Kantor Gubernur, Sofifi.

Anggaran TPP yang dialokasikan dalam APBD Induk 2026 mulanya hanya mencukupi untuk pembayaran sampai bulan Agustus saja.

Pemerintah membutuhkan tambahan dana sebesar Rp263 miliar agar TPP seluruh pegawai tetap terbayarkan hingga Desember 2026.

Di sisi lain, Pemprov Maluku Utara sebenarnya mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp346 miliar.

>>> Meneliti Klaim Kentang Mentah Bisa Sembuhkan Jerawat Menurut Medis

Peningkatan SiLPA tersebut didorong oleh lonjakan Pendapatan Asli Daerah yang naik dari Rp800 miliar menjadi Rp1,1 triliun.

Namun, dana yang benar-benar bisa dimanfaatkan dalam APBD Perubahan hanya berada di kisaran angka Rp145 miliar.

Nilai itu menyusut setelah dikurangi berbagai kewajiban seperti DAK/DAU block grant, pajak rokok, serta utang belanja modal.

Beban fiskal daerah kian berat lantaran pemotongan Transfer ke Daerah dari pusat mencapai Rp709 miliar.

Selain itu, pembayaran gaji serta TPP untuk sekitar 4.200 tenaga PPPK kini sepenuhnya ditanggung oleh APBD Provinsi.

>>> Spotify Suffers Multiple Outages: Layanan Musik Global Terganggu Dua Kali

PNS staf dan tenaga PPPK harus menghadapi penyesuaian TPP sebesar 10 persen yang berlaku mulai Juli sampai Desember.

Sementara itu, pejabat Eselon I, II, III, dan IV dikenai pemotongan TPP sebesar 20 persen sejak bulan Januari.

Langkah rasionalisasi anggaran tersebut diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi sebesar Rp67 miliar.

Sisa defisit anggaran sekitar Rp51 miliar akan ditutup lewat optimalisasi penerimaan PAD oleh Bapenda.

Sherly menyebut kebijakan ini sebagai opsi terbaik untuk memastikan pembayaran TPP tetap lancar sampai akhir tahun.

>>> Badai Wisconsin dan Gangguan Gardu Listrik Padamkan 100.000 Pelanggan

Ia juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus berharap seluruh jajaran ASN dapat memahami kondisi fiskal daerah.