Komisi I DPRD Soroti Limbah Administrasi di Kota Bandung
Komisi I DPRD Kota Bandung menyoroti praktik administrasi yang masih mewajibkan penggunaan dokumen dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara bersamaan.
Ketua Komisi I, Radea Respati, menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi, transformasi digital, dan komitmen pengurangan sampah yang tengah digencarkan Pemkot Bandung.
Kota Bandung saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Pemkot menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 250 ton per hari melalui pengelolaan dari sumbernya.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandung 2024-2043 menegaskan visi mewujudkan Kota Bandung Bebas Sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).
Namun, di berbagai instansi pemerintah masih ditemukan kewajiban mencetak dokumen yang sudah tersedia secara digital. Hal ini meningkatkan penggunaan kertas, tinta, dan perlengkapan administrasi tanpa nilai tambah signifikan.
Radea menjelaskan, dokumen yang telah memiliki legalitas melalui tanda tangan elektronik dan arsip digital seharusnya tidak wajib dicetak.
"Penggunaan hardcopy semestinya dibatasi hanya untuk dokumen tertentu yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam rilis resmi.
Praktik ini juga berdampak pada pemborosan anggaran dan peningkatan konsumsi energi yang tidak sejalan dengan prinsip birokrasi modern.
Radea menambahkan, pemakaian dokumen kertas memperlambat perwujudan Bandung sebagai smart city karena menghambat efisiensi dan integrasi data.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pengurangan sampah dari sumbernya.
Pemerintah daerah perlu memberi teladan melalui tata kelola administrasi yang konsisten dengan kebijakan lingkungan.
Radea menilai pemberian penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Wali Kota Bandung sebagai kota dengan komitmen pengelolaan sampah tidak tepat.
Menurutnya, masih banyaknya penggunaan dokumen kertas di lingkungan Pemkot menunjukkan tata kelola persampahan yang belum baik.
Ke depannya, diperlukan evaluasi terhadap seluruh prosedur administrasi agar tidak lagi mewajibkan softcopy dan hardcopy secara bersamaan. Budaya baru perlu dibangun dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum mencetak.
"Digitalisasi administrasi harus diwujudkan secara utuh, bukan sekadar memindahkan dokumen ke format elektronik namun tetap mempertahankan budaya cetak yang berlebihan," pungkas Radea.
Langkah sederhana berupa penghapusan kewajiban pencetakan dokumen yang telah tersedia secara digital diyakini dapat mengurangi penggunaan kertas, menghemat anggaran, serta mendukung visi Kota Bandung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Update Terbaru
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB






