Menteri Hukum: Tak Banyak Naturalisasi WNA yang Disetujui
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah menerima banyak permohonan naturalisasi dari Warga Negara Asing (WNA), namun hanya sedikit yang disetujui menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
"Yang ingin menjadi warga negara [Indonesia] itu jauh lebih banyak, tapi berapa yang kami setujui?
Tahun 2025, Pemerintah Indonesia, yang orang mau ingin menjadi warga negara, naturalisasi murni, kalau enggak salah tidak sampai 10 yang kita setujui.
Tidak sampai 10," ujar Supratman usai agenda Pasti Ada Solusi (PAS) di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (24/7).
Dari ribuan permohonan, hanya sekitar lima yang disetujui. "Memangnya mudah kita mau jadi warga negara?"
ucap Supratman menambahkan.
Kenaikan Tarif Pewarganegaraan
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 yang menaikkan tarif pewarganegaraan atau naturalisasi WNA menjadi WNI sebesar Rp75 juta, naik dari sebelumnya Rp50 juta.
PP tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 dan berlaku 30 hari sejak diundangkan.
Aturan ini juga menaikkan tarif pewarganegaraan berdasarkan perkawinan menjadi Rp25 juta per permohonan, dari sebelumnya Rp15 juta.
Selain itu, tarif pewarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara ius soli yang belum mendaftar atau memilih kewarganegaraan RI sebesar Rp5 juta per permohonan.
Hal yang sama berlaku bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih WNI.
WNI yang ingin melepas status kewarganegaraannya juga dikenakan tarif Rp5 juta. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Supratman menegaskan bahwa kenaikan tarif bukan untuk mencari keuntungan, melainkan bagian dari pembangunan sistem pelayanan. "Negara tentu tidak mencari untung.
Sama sekali bukan itu tujuannya," terangnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang kenaikan tarif tersebut melalui rapat internal bersama Direktur Jenderal AHU dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Sementara itu, jumlah WNI yang ingin melepas kewarganegaraan tidak banyak berubah, baik sebelum maupun sesudah PP 30/2026.
Supratman menjelaskan bahwa proses verifikasi kini lebih ketat untuk mencegah kasus seperti pemohon yang bermasalah di Indonesia.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






