Namun, keraguan muncul dari dalam Partai Republik sendiri.

Thomas Massie menulis bahwa jika benar-benar ingin melarang perdagangan saham, seharusnya diajukan undang-undang terpisah yang bisa mendapatkan dukungan bipartisan besar.

Meskipun kritis, Massie tetap memberikan suara mendukung RUU tersebut.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Joe Morelle, mengatakan bahwa Partai Demokrat sangat mendukung larangan perdagangan saham, tetapi RUU ini merupakan kombinasi kasar dari dua hal yang tidak terkait.

Ia menyebut Voter ID Act sebagai reformulasi dari setidaknya tiga proposal penekanan pemilih Republik yang gagal.

Seth Magaziner dari Partai Demokrat kecewa karena larangan perdagangan saham masih memungkinkan perdagangan saham dan dianggap lemah.

Ia menyebut RUU ini sebagai jebakan untuk mempersulit warga Amerika yang memenuhi syarat untuk memilih.

Pemimpin Partai Demokrat menegaskan bahwa RUU ini tidak mencegah insider trading atau melarang perdagangan saham sepenuhnya, melainkan menciptakan celah yang memungkinkan anggota Kongres dan presiden terus memperkaya diri.

Ketentuan dan Sanksi

Berdasarkan RUU yang disahkan, penjualan investasi yang ada memerlukan pemberitahuan publik 7 hingga 14 hari sebelumnya.

>>> Proyek Gas Raksasa North Hub Mulai Dibangun, Investasi Tembus US$11,8 Miliar

Pelanggaran dikenakan denda sebesar $2.000 atau 10% dari total nilai transaksi, serta penyitaan keuntungan perdagangan. Ini meningkatkan denda sebelumnya sebesar $200 berdasarkan STOCK Act 2012.