Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meyakini kendaraan berbahan bakar hidrogen akan menyaingi mobil listrik berbasis baterai dalam lima hingga 10 tahun ke depan.

Menurutnya, perkembangan teknologi hidrogen terus maju sehingga berpotensi menjadi alternatif utama dalam transisi energi di sektor transportasi.

>>> Prabowo dan Direktur FBI Bahas Pengembalian Artefak Budaya Indonesia

"Keyakinan saya paling lambat 5-10 tahun ke depan hidrogen ini akan menyaingi kendaraan listrik yang berbasis baterai," ujar Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition (GHES) 2026 di Jakarta, Rabu (22/7).

Biaya Produksi Masih Tinggi

Meski optimistis, Bahlil mengakui tingginya biaya produksi masih menjadi tantangan utama pengembangan hidrogen.

Ia membandingkan keekonomian hidrogen dengan biaya produksi biodiesel 50 persen (B50) nonsubsidi yang kini berkisar Rp18.600 per liter.

"Problemnya adalah hidrogen ini memang biayanya masih mahal dibandingkan dengan produk energi lain," ucapnya.

Berdasarkan diskusi dengan tim riset, biaya energi dari hidrogen disebut masih berada di atas angka tersebut.

Meski demikian, pemerintah optimistis harga hidrogen akan makin kompetitif seiring dinamika geopolitik global yang menyulitkan akses terhadap minyak mentah.

"Dengan perang terus terjadi dan geopolitik yang tidak menentu, tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya," tegasnya.

>>> DPR AS Loloskan RUU Anggaran Kemhan Rp20.581 Triliun untuk Perangi Iran

Persaingan Teknologi Jepang vs China

Bahlil menilai persaingan teknologi hidrogen dan mobil listrik berbasis baterai sudah berlangsung lama.

Ia menyebut Jepang termasuk negara yang mendorong pengembangan hidrogen, sementara China lebih fokus membangun ekosistem kendaraan listrik.

"Ini perdebatannya hidrogen dipimpin oleh negara di Asia juga, kemudian EV battery dilakukan oleh China," tuturnya.

Kendati begitu, ia menegaskan Indonesia tidak ingin berpihak pada satu teknologi tertentu.

Pemerintah akan memilih teknologi yang paling sesuai dengan kepentingan nasional, yaitu energi bersih, efisien, dan bisa dihasilkan dari dalam negeri.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk menarik minat investor demi mempercepat pembangunan infrastruktur hidrogen di Tanah Air.

>>> Urgensi Pembatasan Anak di Ruang Digital Lewat PP Tunas

Lembaga riset seperti BRIN turut diajak menemukan inovasi teknologi yang mampu menekan biaya operasional agar swasembada energi bersih bisa terwujud.