Pengamat dan DPR Kompak Dukung Pemangkasan BUMN, Dinilai Penting Selamatkan Bisnis Negara
Kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200–300 perusahaan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Restrukturisasi tersebut dinilai sangat vital untuk mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan-perusahaan milik negara.
Pandangan itu mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertema "Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara."
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengatakan seluruh masukan dari forum tersebut akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, langkah itu menjadi sebuah keniscayaan agar kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap beriringan dengan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan BUMN.
"Kami akan membuat buku berisi catatan-catatan kritis untuk kemudian kami serahkan kepada Presiden," ujarnya.
Langkah Tepat untuk Selamatkan BUMN
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai keputusan BPI Danantara menutup entitas yang tidak lagi relevan merupakan langkah yang tepat.
Menurutnya, persoalan BUMN selama ini terletak pada sulitnya menutup entitas yang sudah tidak memiliki relevansi bisnis.
"Ketika pemerintah membentuk Danantara untuk memangkas dan menutup yang tidak relevan, ini adalah langkah yang sangat tepat," tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai pembentukan BUMN pada dasarnya harus memiliki alasan strategis dan fungsi pembangunan.
Menurutnya, negara perlu meninjau kembali entitas yang menjalankan bisnis yang sebenarnya telah mampu dikerjakan oleh sektor swasta.
Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, menjelaskan bahwa BUMN pada masa lalu dibentuk berdasarkan kebutuhan keamanan, skala usaha, penugasan pemerintah, serta pembangunan daerah tertinggal.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






