Kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200–300 perusahaan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Restrukturisasi tersebut dinilai sangat vital untuk mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan-perusahaan milik negara.

>>> iQOO Neo 11S Bocor: RAM, Penyimpanan, dan Pilihan Warna Sebelum Peluncuran Agustus

Pandangan itu mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertema "Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara."

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengatakan seluruh masukan dari forum tersebut akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, langkah itu menjadi sebuah keniscayaan agar kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap beriringan dengan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan BUMN.

"Kami akan membuat buku berisi catatan-catatan kritis untuk kemudian kami serahkan kepada Presiden," ujarnya.

Langkah Tepat untuk Selamatkan BUMN

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai keputusan BPI Danantara menutup entitas yang tidak lagi relevan merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, persoalan BUMN selama ini terletak pada sulitnya menutup entitas yang sudah tidak memiliki relevansi bisnis.

"Ketika pemerintah membentuk Danantara untuk memangkas dan menutup yang tidak relevan, ini adalah langkah yang sangat tepat," tuturnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai pembentukan BUMN pada dasarnya harus memiliki alasan strategis dan fungsi pembangunan.

Menurutnya, negara perlu meninjau kembali entitas yang menjalankan bisnis yang sebenarnya telah mampu dikerjakan oleh sektor swasta.

Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, menjelaskan bahwa BUMN pada masa lalu dibentuk berdasarkan kebutuhan keamanan, skala usaha, penugasan pemerintah, serta pembangunan daerah tertinggal.