Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat merupakan salah satu indikator keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Agus Jabo saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7).

>>> Etcheverry Hadapi Buse di Perempatfinal ATP Kitzbuhel

Menurut Agus Jabo, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kualitas pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga pada kemampuan negara menyediakan sarana prasarana yang memadai.

Sarana prasarana tersebut mencakup tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga fasilitas pendukung strategis lainnya.

Seluruh fasilitas itu merupakan barang milik negara (BMN) yang diperoleh melalui APBN. Agus Jabo menekankan bahwa pengelolaan BMN menjadi bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial (Kemensos) kepada negara dan publik.

"Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik.

Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak," kata Agus Jabo.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan BMN agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Delapan Arahan Wamensos

Dalam rapat koordinasi tersebut, Agus Jabo memberikan delapan arahan terkait pengelolaan BMN Sekolah Rakyat.

Pertama, seluruh satuan kerja di Kemensos diminta segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dengan menetapkan target waktu dan penanggung jawab yang jelas.

Kedua, percepat penyelesaian distribusi BMN agar tidak ada aset yang tertahan di gudang atau belum dimanfaatkan oleh Sekolah Rakyat.