Rangkap Tiga Jabatan, Modus Korupsi Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap modus mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), Choirul Anwar, dalam dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp10,2 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menyatakan Choirul merangkap tiga jabatan selama 2016-2024, yakni Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan.
Rangkap jabatan itu membuat Choirul leluasa mengambil uang perusahaan sekaligus menandatangani sendiri dokumen pertanggungjawaban tanpa kontrol pihak lain.
Modus Mark Up Pakan Satwa
Salah satu modus yang dijalankan adalah mark up anggaran pakan satwa. Jumlah pakan yang sebenarnya diberikan dikurangi, namun laporan pertanggungjawaban dibuat seolah anggaran digunakan sesuai peruntukan.
Akibatnya, kondisi Kebun Binatang Surabaya tidak terawat, fasilitas rusak, dan satwa menjadi kurang sehat hingga ada yang mati.
Selain itu, Choirul juga memerintahkan staf keuangan untuk mengeluarkan uang anggaran dan membuat pertanggungjawaban fiktif seolah dana digunakan untuk kegiatan operasional.
Pada 2023-2024, pengeluaran tidak benar itu turut disetujui oleh MN selaku Direktur Keuangan.
Berdasarkan hitungan sementara dengan BPKP Jawa Timur, kerugian negara mencapai Rp10.209.664.735,60. Sekitar Rp7,4 miliar di antaranya digunakan Choirul untuk kepentingan pribadi.
Kejati Jatim telah memeriksa 22 saksi dan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat, termasuk dari Pemerintah Kota dan Wali Kota Surabaya. Proses penyelidikan berlangsung lama karena mencakup rentang waktu sembilan tahun.
Choirul saat ini ditahan di Rutan Klas I Surabaya cabang Kejati Jatim selama 20 hari, sejak 21 Juli hingga 9 Agustus 2026.
Kuasa Hukum Hormati Proses Hukum
Kuasa hukum Choirul, Edward Dewaruci, menyatakan menghormati proses hukum dan menilai penetapan tersangka tidak menyalahi prosedur.
Edward belum melihat adanya cacat formil sehingga langkah praperadilan belum menjadi pertimbangan utama. Namun, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kliennya kooperatif sejak awal.
Update Terbaru
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB






