Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dana tersebut diusulkan untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN melalui proyek Batch 3.

>>> Tarif Naturalisasi WNA Naik Jadi Rp75 Juta per Permohonan Mulai 1 Agustus 2026

Basuki mengatakan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears selama periode 2026-2028.

Usulan tersebut juga mencakup kebutuhan pengelolaan aset yang telah dibangun dan pembelian lahan.

"Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengolahan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp 2,7 triliun," kata Basuki dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Basuki menjelaskan pagu anggaran Otorita IKN pada 2026 mencapai Rp5,47 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran berdasarkan metode akrual telah mencapai 80,2 persen.

Perhitungan tersebut sudah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan melalui kontrak.

Sementara itu, realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencapai Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari total pagu anggaran.

"Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan," ujar Basuki.

>>> Klaim Baru: Mojtaba Khamenei Disebut Tak Berada di Iran

Dalam rapat tersebut, Basuki juga memaparkan kinerja anggaran Otorita IKN sepanjang 2025.

Pagu anggaran tahun lalu tercatat sebesar Rp10,19 triliun, namun Rp1,15 triliun di antaranya diblokir pemerintah sehingga anggaran efektif menjadi Rp9,04 triliun.