KPK Ungkap Biang Kerok Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Kajian juga mengungkap sistem kampanye saat ini membuka ruang pemborosan biaya politik. Pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, dan mobilisasi massa membuat kompetisi politik semakin mahal.
Akibatnya, kontestasi lebih ditentukan oleh kapasitas finansial dibandingkan kualitas gagasan atau integritas calon. KPK menilai kondisi ini mempersulit hadirnya pemimpin berintegritas dan memperbesar risiko politik transaksional.
Kajian KPK juga menyoroti penggunaan uang kartal dalam jumlah besar yang rentan untuk politik uang.
Penggunaan uang tunai yang sulit ditelusuri membuka ruang bagi dana hasil tindak pidana masuk ke proses politik.
Dari perspektif pencegahan, KPK melihat tingginya investasi politik selama kampanye berpotensi mendorong pengembalian biaya setelah menjabat. Risiko itu bisa berupa penyalahgunaan wewenang, pengaturan proyek, atau jual beli jabatan.
Solusi yang Diusulkan KPK
Budi menegaskan KPK terus mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik.
Salah satu langkahnya adalah memperbesar peran negara dalam pembiayaan kampanye, khususnya penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilu.
“Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, kebijakan ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan peserta pemilu pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan,” ucap Budi.
KPK juga mendorong transformasi pola kampanye menjadi lebih sederhana dan efisien.
Model rapat umum yang berbiaya besar perlu ditinjau dan digantikan dengan metode yang lebih efektif, seperti pemanfaatan media digital dan media sosial.
Dengan cara ini, persaingan politik diharapkan tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan, program kerja, dan integritas kandidat.
Selain itu, KPK menekankan pentingnya memperkuat transparansi pendanaan politik.
Untuk menekan politik uang, KPK mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) serta peningkatan pengawasan aliran dana politik.
“KPK mendorong berbagai langkah perbaikan, seperti menekan biaya kampanye, memperkuat transparansi sumber dana politik, membatasi transaksi tunai, serta mendorong model kampanye yang lebih sederhana dan berfokus pada gagasan,” ungkap Budi.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






