Sebanyak 103 anggota DPR AS dari Partai Demokrat memilih mendukung amandemen yang akan memotong bantuan militer ke Israel.

Amandemen yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, itu gagal disahkan dengan suara 314-104.

>>> CEO US Soccer Hindari Pertanyaan soal Intervensi Trump di Piala Dunia

Pemimpin minoritas DPR, Hakeem Jeffries, sebelumnya telah mendesak kaukusnya untuk menolak amandemen tersebut. Namun, wakilnya sendiri, Katherine Clark, justru memilih mendukung pemotongan bantuan.

Mantan Ketua DPR Nancy Pelosi juga bergabung dengan 103 Demokrat lainnya. Ia menyebut amandemen itu "tidak tepat" namun mendukungnya "untuk pesan yang disampaikan".

Pergeseran Opini Publik

Langkah ini terjadi di tengah pergeseran opini publik Amerika terhadap bantuan tanpa syarat ke Israel.

Survei Institute for Global Affairs menemukan hanya 16% orang dewasa AS yang mendukung kelanjutan bantuan tanpa syarat.

Di kalangan pemilih di bawah 30 tahun dari kedua partai, angka itu turun menjadi 9%. Hal ini menunjukkan perubahan generasi dalam pandangan terhadap hubungan AS-Israel.

>>> Bluebird Prime Resmi Meluncur, Hadirkan Taksi Premium dengan Innova Zenix Hybrid dan BYD E6

Sementara itu, Partai Republik juga mulai menunjukkan keretakan. JD Vance baru-baru ini mengkritik pengaruh Israel atas kebijakan luar negeri AS dalam wawancara dengan Joe Rogan.

Pertarungan Selanjutnya

Pertarungan yang lebih besar kini menanti. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun ini berisi inisiatif yang akan memperdalam integrasi industri pertahanan AS-Israel.

Bernie Sanders memperingatkan bahwa hal itu akan memindahkan kedua lembaga pertahanan menuju tingkat integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Massie dan Ro Khanna telah mencoba menghapus ketentuan tersebut tetapi gagal.

>>> Perang Chip AI Makin Sengit: China Vs AS di Babak Baru Teknologi Semikonduktor

Pemungutan suara pekan lalu menunjukkan bahwa meskipun mayoritas bipartisan masih mendukung bantuan militer ke Israel, mempertahankannya kini membutuhkan manajemen politik aktif dari para pemimpin yang wakilnya semakin tidak setuju.