DPR: Program MBG Sejak Awal Sudah Bermasalah, Skandal Besar Mengintai

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai persoalan yang muncul bukan hanya pada pelaksanaan, melainkan sudah berakar dari desain program yang tidak berkelanjutan.
>>> DPR Soroti Dampak Ekonomi Program MBG, Rupiah dan IHSG Tertekan
Menurut Charles, berbagai masalah seperti dugaan korupsi dan jual beli titik dapur merupakan konsekuensi dari desain yang sejak awal tidak mampu menopang pelaksanaan jangka panjang.
"Sepertinya kita sudah tahu bahwa permasalahan utama di desain program ini memang tidak sustainable sehingga sooner or later ada skandal besar akibat kasus korupsi, termasuk jual beli titik dapur," ujar Charles, Jumat (17/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep MBG agar program lebih efektif dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
Charles juga menilai target penyaluran kepada 82 juta anak perlu dikaji ulang. Menurutnya, sasaran sebesar itu sulit dicapai mengingat kondisi fiskal negara yang penuh tantangan.
Dalam kesempatan tersebut, politikus itu mengapresiasi masukan dari berbagai pihak, termasuk MBG Watch, yang dinilai dapat menjadi bahan penyempurnaan desain program.
>>> Bayi Bernama 'MBG' Terganjal Aturan, Disdukcapil Sarankan Nama 'Gibran'
"Hari ini kami senang bisa diskusi dengan teman-teman dari MBG Watch.
Kami mendapatkan banyak masukan sehingga reformulasi desain program ini diharapkan lebih spesifik, lebih baik, dan lebih komprehensif," katanya.
Charles mendukung pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program MBG. Panja diperlukan untuk menyusun peta jalan yang lebih realistis agar program tepat sasaran.
"Harapan saya nantinya ketika sudah ada panja, kita bisa bersama-sama membangun road map yang lebih baik dengan desain yang lebih tepat sasaran," tambahnya.
>>> DPR Soroti MBG: Banyak Makanan Terbuang Jadi Pakan Ternak
Usulan reformulasi muncul di tengah evaluasi pelaksanaan MBG yang mendapat sorotan akibat sejumlah persoalan tata kelola. DPR berharap evaluasi menyeluruh menghasilkan program yang lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
Update Terbaru
Michigan Keluarkan Peringatan Kualitas Udara Akibat Asap Kebakaran Hutan
Jumat / 17-07-2026, 02:43 WIB
Polisi Georgia Cari Remaja 13 Tahun yang Diduga Diculik
Jumat / 17-07-2026, 02:43 WIB
Chloe Fineman Tinggalkan Saturday Night Live Setelah Tujuh Musim
Jumat / 17-07-2026, 02:42 WIB
Verizon PHK 3.000 Karyawan dan Jual 274 Gerai Retail
Jumat / 17-07-2026, 02:42 WIB
Kennedy Center Bantah Tuduhan Whistleblower soal Renovasi
Jumat / 17-07-2026, 02:42 WIB
Indonesia Prioritaskan Pengembangan Wisata Kesehatan Berkualitas Tinggi
Jumat / 17-07-2026, 02:42 WIB
FKA Twigs Balas Shia LaBeouf: Reputasimu Hancur karena Perbuatanmu Sendiri
Jumat / 17-07-2026, 02:42 WIB
20 Negara Ikut Latihan Militer Pitch Black 2026 di Australia Utara
Jumat / 17-07-2026, 02:37 WIB
Bintang 'God of War' Ryan Hurst Cedera, Produksi Terhenti
Jumat / 17-07-2026, 02:37 WIB
Chuck Schumer Bungkam Ditanya soal Kentut di Ruang Sidang Senat
Jumat / 17-07-2026, 02:37 WIB
Rekaman Baru: Teman Nolan Wells Minta Tolong saat Perahu Rusak
Jumat / 17-07-2026, 02:36 WIB
China Luncurkan 650 Mobil Baru dalam Enam Bulan, AS Hanya Targetkan 159 hingga 2030
Jumat / 17-07-2026, 02:35 WIB
Penyidikan Rampung, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Segera Disidang
Jumat / 17-07-2026, 02:35 WIB
Siasat Vietnam Jelang AFF 2026: Uji Coba dan Tambah Naturalisasi
Jumat / 17-07-2026, 02:35 WIB







