Menteri PU: 6.000 Pegawai Terindikasi Judol, 4.000 Bohong Absen
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sekitar 6.000 pegawai di kementeriannya terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).
Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dody menjadikan temuan itu sebagai dasar untuk memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.
Menurutnya, pelanggaran disiplin telah berlangsung lama akibat lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.
"Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana," ujar Dody dalam sebuah podcast, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (15/7).
Kementerian PU saat ini memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara (ASN). Artinya, sekitar 15 persen pegawai terindikasi terkait transaksi judi online.
Dody tidak merinci nilai transaksi, periode pemantauan, atau status pemeriksaan terhadap 6.000 pegawai tersebut. Ia juga belum menyebut jumlah pegawai yang telah dikenai sanksi.
Data PPATK belum dapat diartikan bahwa seluruh pegawai terbukti melakukan tindak pidana. Informasi transaksi masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pemilik rekening dan pola transaksi.
Satu dari Sepuluh Pegawai PU Bermasalah soal Absen
Selain judi online, Dody menyoroti manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 4.000 pegawai. Jumlah itu setara dengan satu dari sepuluh ASN di Kementerian PU.
"Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen," ujar Dody.
Praktik tersebut terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan pengawasan diperketat.
Dody mengaku pelanggaran sebelumnya sulit diproses karena hubungan pertemanan antarkelompok atau angkatan pegawai. Hal itu membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin tidak berjalan optimal.
Pegawai yang diduga melanggar dapat saling melindungi sehingga kasus tidak pernah berlanjut ke proses penindakan.
Dody belum menjelaskan modus manipulasi absensi dan tidak menyebut apakah ribuan pegawai tersebut melanggar dalam waktu bersamaan atau dalam periode tertentu.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






