Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengeluarkan subpoena kepada sembilan firma hukum terkemuka pada 14 Juli 2026. Langkah ini terkait dengan kesepakatan yang sebelumnya dinegosiasikan dengan pemerintahan Trump.

Pemerintah federal menuntut komunikasi internal dan deposisi dari pimpinan firma hukum tersebut.

>>> Czar Perbatasan Trump Hentikan Sementara Operasi ICE di Jalan Raya

Tindakan ini menyusul gugatan yang diajukan oleh American Bar Association (ABA) yang menantang kampanye tekanan hukum pemerintahan Trump.

Gugatan ABA dan Permintaan Dokumen

ABA mengklaim bahwa pemerintahan Trump menggunakan wewenang eksekutif untuk menekan firma hukum agar meninggalkan klien tertentu.

Asosiasi tersebut menyebut tindakan itu sebagai ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap supremasi hukum.

Dalam mosi terpisah pada 7 Juli 2026, ABA mendesak pengadilan federal untuk memaksa Gedung Putih memproduksi catatan.

Mereka meminta sejumlah terbatas komunikasi internal Gedung Putih yang berkaitan dengan keberadaan kebijakan yang menjadi inti sengketa.

Tim hukum ABA menegaskan bahwa setiap permintaan sangat spesifik dan disesuaikan dengan inti sengketa.

Mereka juga mencari komunikasi terkait kemungkinan penerbitan perintah eksekutif terhadap firma hukum atau perjanjian dengan firma hukum dan pemerintah.

Pemerintah menolak permintaan tersebut dengan menyebutnya berlebihan. Pengacara DOJ berargumen bahwa permintaan itu tidak proporsional dengan kebutuhan kasus.

Kesepakatan Pro Bono dan Program Keberagaman

Kesepakatan antara pemerintahan Trump dan firma hukum mencakup komitmen untuk menyediakan layanan hukum pro bono senilai hampir $1 miliar.

>>> Pertempuran Sengit AS vs Iran Pecah di Selat Hormuz

Beberapa kesepakatan berfokus pada memastikan keadilan peradilan, sementara lainnya menargetkan inisiatif rekrutmen yang ditentang pemerintahan.

Firma hukum setuju untuk memberikan layanan hukum gratis pada tujuan bersama, seperti memastikan keadilan dalam sistem peradilan.