BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penghapusan Pajak JHT, Dinilai Lebih Adil bagi Pekerja
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungannya terhadap usulan penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Lembaga tersebut menilai kebijakan pajak 0 persen lebih mencerminkan asas keadilan bagi pekerja.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dukungan itu disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat saat pertemuan di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).
"Nah ini kami sampaikan kepada Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya terhadap pajak 0% JHT beliau setuju.
BPJS justru mendukung pajak 0% karena ini asas keadilan," kata Said Iqbal.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya disebut berkomitmen mengkaji kembali usulan penghapusan pajak atas pencairan JHT.
Selain mengusulkan tarif pajak nol persen, Said Iqbal juga mengajukan penghapusan skema pajak progresif.
Ia meminta batas saldo JHT yang dikenai pajak dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp400 juta jika kebijakan perpajakan tetap dipertahankan.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan mendapat respons positif. Namun, Said Iqbal menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Keuangan.
"Tapi kalau orang nabung di tabungan sosial BPJS Ketenagakerjaan, atau Jamsostek yang kita kenal, kenapa kena pajaknya di tabungan kita.
Dan progresif lagi, di bunga komersial aja tidak progresif. Beliau setuju itu.
Dan beliau mendukung, tapi semua tentu menunggu keputusan daripada Menteri Keuangan yang sedang mengkaji," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, pembahasan juga menyentuh data penerima manfaat JHT. Selama ini sekitar 95 persen pencairan JHT tidak dikenai pajak karena nilai saldonya di bawah Rp50 juta.
Namun, Said Iqbal mengatakan BPJS Ketenagakerjaan mengonfirmasi angka tersebut tidak bisa dijadikan gambaran bahwa mayoritas pekerja memiliki saldo JHT di bawah Rp50 juta.
Data itu juga mencakup pekerja kontrak yang melakukan pencairan berulang dan pekerja sektor informal.
"Itu kan bisa karyawan kontrak yang ambil berulang-ulang.
Berarti tercatatnya kan berulang-ulang, pekerja informal, padahal yang dipermasalahkan kan JHT pekerja formal, yang rata-rata sekarang JHT-nya sudah di atas Rp50 juta," tutupnya.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






