Jika masyarakat memandang pembatasan demonstrasi atau media sebagai hal yang demokratis, maka erosi demokrasi tidak selalu dipandang sebagai masalah.

Inilah yang membuat kemunduran demokrasi bisa berlangsung tanpa perlawanan publik yang kuat.

Temuan ini memprediksi bahwa 'meluruskan' definisi demokrasi belum tentu meningkatkan dukungan. Persoalannya bukan kurangnya informasi, melainkan nilai moral yang mendasari pandangan tentang hubungan negara-warga.

Upaya memperkuat demokrasi mungkin lebih efektif jika menggunakan pendekatan moral reframing. Prinsip demokrasi perlu dijelaskan melalui nilai-nilai yang dekat dengan masyarakat, seperti tanggung jawab, loyalitas, dan keadilan.

Misalnya, warga telah membayar pajak, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dan mendengarkan aspirasi.

Hubungan pemerintah dan warga seharusnya seperti pengurus dan anggota perkumpulan, bukan orang tua dan anak.

Tantangan demokrasi di Indonesia bukan hanya membatasi perilaku otoriter elit, tetapi juga mengubah pandangan publik.

>>> Jay-Z Salah Soal Colin Kaepernick: Tak Ada Klausul Non-Disparagement

Kebebasan sipil, kritik, dan ruang publik terbuka bukan ancaman, melainkan cara mengingatkan pemerintah untuk mendahulukan kepentingan warga.