Sebuah survei terbaru mengungkap paradoks dalam pandangan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi. Di satu sisi, mayoritas warga menyatakan dukungan terhadap prinsip demokrasi seperti pemilu, kebebasan pers, dan hak berdemonstrasi.

Namun di sisi lain, banyak dari mereka justru menerima pembatasan kebebasan sipil oleh negara.

>>> Cara Cepat Dapat Saldo Dana 2026 Lewat Game Puzzle Warna

Survei tatap muka terhadap 2.520 responden di 22 provinsi ini dilakukan pada Maret-April 2025.

Pemaknaan Demokrasi yang Berbeda

Ketika diminta mengidentifikasi ciri-ciri negara demokratis, jawaban responden jauh dari standar yang digunakan ilmuwan politik. Rata-rata responden hanya menyetujui sekitar sepertiga karakteristik demokrasi menurut kerangka Economist Intelligence Unit.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga memaknai demokrasi secara iliberal. Mereka tetap menerima pemilu, namun menganggap pembatasan ruang sipil sebagai sesuatu yang wajar.

Hampir separuh responden percaya bahwa diskusi publik harus mendapat izin pemerintah. Separuh lainnya menganggap pembubaran demonstrasi oleh polisi sebagai ciri negara demokratis.

Sekitar dua pertiga responden juga menilai kritik kepada pemerintah harus selalu disertai solusi. Sementara sepertiga mendukung pembatasan isu yang boleh diberitakan media.

Akar Paternalisme

Analisis menemukan kuatnya preferensi masyarakat terhadap paternalisme. Negara diposisikan seperti 'kepala keluarga' yang berhak mengarahkan dan membatasi warganya demi ketertiban.

Cara pandang ini mirip dengan gagasan negara integralistik era Orde Baru. Hubungan negara dan warga lebih menyerupai hubungan orang tua dan anak.

Filosofi ini menjunjung tinggi kerukunan sosial melalui dominasi satu pandangan. Akibatnya, kesepakatan yang terjadi lebih merupakan penyeragaman daripada persetujuan yang bebas.

>>> Tamu di Vila Andrea Bocelli di Italia Klaim Jadi Korban Perampokan Rp8 Miliar