Kelompok berpendapatan rendah dan minoritas menjadi pihak paling terdampak karena sumber daya terbatas untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan mahal.

>>> Mengapa Orang Masih Suka Simpan Harta di Brankas? Ini Alasannya

Dokumen itu juga menyoroti hubungan antara korupsi peradilan dengan praktik penyiksaan selama penyidikan, penerapan hukuman mati, serta ketimpangan gender di profesi hukum dan lembaga peradilan.

Reformasi yang Diusulkan

HRCP menilai upaya pemberantasan korupsi di peradilan tidak bisa hanya melalui pendekatan administratif.

Sekretaris Jenderal HRCP Harris Khalique mengatakan solusi yang dibutuhkan jauh lebih mendasar.

"Hal ini perlu dimulai dengan pendekatan komprehensif untuk memulihkan independensi peradilan dan mengatasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada praktik-praktik yang tidak pantas dan keputusan peradilan yang terkompromikan," tuturnya.

Laporan tersebut mengusulkan sejumlah reformasi, antara lain mewajibkan hakim melaporkan aset secara terbuka, menerapkan sistem pembagian perkara yang transparan, menyiarkan sidang Mahkamah Agung yang memiliki kepentingan publik, serta memperkuat perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower).

FIDH dan HRCP juga meminta pemerintah Pakistan mencabut amendemen konstitusi ke-26 dan ke-27 serta memperkuat mekanisme akuntabilitas di lembaga peradilan.

Kedua organisasi mendorong Uni Eropa memasukkan isu korupsi peradilan dalam evaluasi kepatuhan Pakistan terhadap fasilitas perdagangan GSP+, sementara IMF diminta mempertimbangkan reformasi tata kelola peradilan dalam program bantuan berikutnya.

Masalah Lama yang Kembali Mengemuka

Korupsi di sektor hukum bukanlah isu baru di Pakistan. Berbagai survei sebelumnya menempatkan kepolisian dan lembaga peradilan sebagai institusi yang paling rentan terhadap korupsi.

Namun menurut FIDH dan HRCP, laporan terbaru ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut kini telah berkembang melampaui praktik suap individual dan mulai menyentuh aspek struktural yang memengaruhi independensi peradilan secara keseluruhan.

>>> Dan Ndoye Samakan Skor untuk Swiss, Argentina 1-1

Pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Pakistan akan sangat bergantung pada kemampuan negara memulihkan independensi hakim, memperkuat transparansi, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa campur tangan politik maupun kepentingan tertentu.