Laporan FIDH: Korupsi di Peradilan Pakistan Bersifat Sistemik
Kelompok berpendapatan rendah dan minoritas menjadi pihak paling terdampak karena sumber daya terbatas untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan mahal.
Dokumen itu juga menyoroti hubungan antara korupsi peradilan dengan praktik penyiksaan selama penyidikan, penerapan hukuman mati, serta ketimpangan gender di profesi hukum dan lembaga peradilan.
Reformasi yang Diusulkan
HRCP menilai upaya pemberantasan korupsi di peradilan tidak bisa hanya melalui pendekatan administratif.
Sekretaris Jenderal HRCP Harris Khalique mengatakan solusi yang dibutuhkan jauh lebih mendasar.
"Hal ini perlu dimulai dengan pendekatan komprehensif untuk memulihkan independensi peradilan dan mengatasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada praktik-praktik yang tidak pantas dan keputusan peradilan yang terkompromikan," tuturnya.
Laporan tersebut mengusulkan sejumlah reformasi, antara lain mewajibkan hakim melaporkan aset secara terbuka, menerapkan sistem pembagian perkara yang transparan, menyiarkan sidang Mahkamah Agung yang memiliki kepentingan publik, serta memperkuat perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower).
FIDH dan HRCP juga meminta pemerintah Pakistan mencabut amendemen konstitusi ke-26 dan ke-27 serta memperkuat mekanisme akuntabilitas di lembaga peradilan.
Kedua organisasi mendorong Uni Eropa memasukkan isu korupsi peradilan dalam evaluasi kepatuhan Pakistan terhadap fasilitas perdagangan GSP+, sementara IMF diminta mempertimbangkan reformasi tata kelola peradilan dalam program bantuan berikutnya.
Masalah Lama yang Kembali Mengemuka
Korupsi di sektor hukum bukanlah isu baru di Pakistan. Berbagai survei sebelumnya menempatkan kepolisian dan lembaga peradilan sebagai institusi yang paling rentan terhadap korupsi.
Namun menurut FIDH dan HRCP, laporan terbaru ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut kini telah berkembang melampaui praktik suap individual dan mulai menyentuh aspek struktural yang memengaruhi independensi peradilan secara keseluruhan.
Pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Pakistan akan sangat bergantung pada kemampuan negara memulihkan independensi hakim, memperkuat transparansi, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa campur tangan politik maupun kepentingan tertentu.
Update Terbaru
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB






