DPR Bentuk Panja Awasi Kasus Febrie Adriansyah, Tegaskan Pengunduran Diri Tak Boleh Hambat Proses Hukum
Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Panja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Ia menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen DPR dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan memiliki kepastian hukum.
"Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas atau membentuk Panja (Panitia Kerja)," ujar Habiburokhman dalam rapat khusus Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Sabtu (11/7/2026).
Seluruh fraksi di Komisi III DPR menyetujui pembentukan Panja tersebut. Habiburokhman pun dipercaya memimpin tim pengawas yang akan mengawal perkembangan penyidikan kasus tersebut.
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menegaskan bahwa langkah hukum terhadap Febrie Adriansyah tidak boleh terpengaruh oleh keputusannya mengundurkan diri dari jabatan.
"Pengunduran diri Saudara Jampidsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Sementara itu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) telah melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung.
Pelimpahan itu diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Jampidsus Rudi Margono.
Rudi mengungkapkan penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Salah satunya berasal dari pihak swasta, sedangkan satu tersangka lainnya berinisial F.
"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu swasta yang kedua adalah berinisial F," kata Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Di sisi lain, Polri menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi, suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prioritas nasional pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut penyidikan dilakukan melalui kerja sama antara Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan tim gabungan Polda Metro Jaya.
Ia menambahkan penanganan perkara tersebut sejalan dengan Asta Cita ketujuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada reformasi hukum, birokrasi, serta penguatan pemberantasan korupsi.
Update Terbaru
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB






