Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding atas putusan dua terdakwa dalam kasus korupsi proyek DJKA Medan tahun 2026.

Langkah hukum ini diambil setelah KPK menilai vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Alasan KPK Banding

KPK berpendapat bahwa putusan hakim terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Selain itu, KPK juga mempertimbangkan aspek keadilan dan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Proses banding dilakukan melalui Pengadilan Tinggi setempat dengan mengajukan memori banding.

KPK berharap majelis hakim tingkat banding dapat mengabulkan permohonan dan memperberat hukuman.