Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kepala daerah hingga aparat keamanan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam program prioritas pemerintah tersebut.

>>> Dana SAL Berpotensi Dorong Pendanaan Perbankan ke Pinjaman Online

Arahan itu disampaikan Prabowo di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Ia meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait ikut mengawasi operasional seluruh dapur MBG.

"Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ.

Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa," kata Prabowo.

Selain pemerintah daerah, Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga kepala kepolisian sektor (Kapolsek), turut mengawasi program tersebut.

Prabowo menegaskan setiap temuan dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya.

"Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan.

Benar? Nggak usah susah-susah," ujarnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan pengawasan harus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi atau meminta imbalan dari pihak pelaksana.

Menurut Prabowo, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi program ini. Perkembangan teknologi dan media sosial memudahkan publik melaporkan persoalan di lapangan.

>>> Prabowo Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Penyimpangan MBG Lewat TikTok

"Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada saja, ada saja.