Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebijakan mandatori biodiesel B50 sempat mendapat banyak penolakan sebelum akhirnya resmi diterapkan pemerintah.

Menurut Prabowo, sebagian pihak tidak menginginkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor solar.

>>> AFTECH Petakan Lima Transisi Besar untuk Masa Depan Fintech Indonesia

"Dulu waktu kita mulai (penjajakan B50), waduh banyak yang menentang.

(Mereka bilang), 'tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu'.

Pokoknya mereka enggak mau kita B50 karena dia mau supaya impor.

Dia mau impor, impor, di situ dia ambil komisi," ujar Prabowo dalam peresmian lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7).

Prabowo menilai penerapan B50 menjadi pencapaian penting karena Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil memproduksi dan menerapkan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati.

Implementasi B50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun karena pemerintah mulai menghentikan impor solar.

Ia juga menyoroti potensi keuntungan dari praktik perburuan komisi apabila impor terus dilakukan.

"Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen berapa itu?

Rp34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah berupaya mengurangi kebocoran anggaran melalui efisiensi serta pemberantasan korupsi agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Ia menilai kemakmuran Indonesia sulit terwujud apabila praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terus terjadi.

>>> PINTU dan Universitas Paramadina Bersinergi Lawan Hoaks dan Ancaman AI

"Yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi.

Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela," katanya.