Bahkan, kata Jupri, saat itu Bupati Muara Bungo pun sempat melontarkan candaan. "Berapa banyak karbon?

Berapa truk? Saya siapkan truk untuk mengangkut karbon," kenang Jupri.

Penantian masyarakat berlangsung cukup lama. Baru pada 2018 hasil nyata mulai dirasakan.

Desa Lubuk Beringin menerima dana imbal jasa lingkungan dari perdagangan karbon untuk pertama kalinya. Nilainya saat itu sekitar Rp40 juta.

Angka tersebut kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp200 juta per tahun. Bagi warga, uang itu bukan sekadar tambahan pendapatan desa.

>>> Timnas Voli Putra Indonesia Target Juara SEA V Cup 2026

Melalui musyawarah, masyarakat bersama pemerintah desa menentukan penggunaan dana agar manfaatnya bisa dirasakan bersama.

Sebagian dialokasikan untuk kegiatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Karang Taruna, pendidikan, hingga berbagai program sosial.

Dana itu dipakai untuk menggelar sunatan massal, membantu perlengkapan sekolah anak-anak, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, hingga mendukung kegiatan pemerintahan desa.

Ketua LPHD Ndendang Hulu Sako Khoirunas mengatakan manfaat dana karbon bahkan menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Madrasah mendapat bantuan pembangunan.

Masjid direhabilitasi. Guru mengaji menerima insentif.

Jembatan desa diperbaiki. Menjelang Lebaran, masyarakat memperoleh bantuan sembako.

"Jadi, dana karbon ini menyediakan beasiswa dari tingkat SD sampai ke kuliah," ujar Khoirunas.

Manfaat serupa juga dirasakan oleh tetangga Lubuk Beringin, yaitu Desa Senamat Ulu.

Sekretaris LPHD Hulu Simpang Duo Batang Senamat Yanti mengatakan masyarakat paling menunggu pembagian sembako Ramadan yang berasal dari dana karbon.

Bahkan, sapi yang dibagikan menjadi potongan daging merupakan hasil peternakan yang dibiayai melalui dana tersebut hingga warga menjulukinya sebagai "sapi karbon".