Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah program nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dinilai turut membebani kemampuan fiskal daerah.

Muhammad Sinen berharap pemerintah pusat memberi perhatian terhadap kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. "Saya tidak ingin lebih dari dua ribu orang menjadi korban," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kondisi fiskal yang belum pulih hingga akhir 2026, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan skema pembayaran gaji secara fleksibel sesuai kemampuan kas daerah tanpa mengubah status kepegawaian.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap ASN dan PPPK.

>>> Ramalan Zodiak 9 Juli: Cancer Disarankan Lebih Santai, Virgo Perbaiki Komunikasi

Inspektorat bersama Badan Kepegawaian Daerah tengah melakukan peninjauan data guna memastikan validitasnya.