Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan keprihatinannya atas temuan data keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar dalam aktivitas judi online.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan transaksi haram yang melibatkan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencapai puluhan miliar rupiah per tahun dan terus meningkat.

>>> Lukaku Jadi Striker Paling Mematikan di Piala Dunia 2026, Lewati Messi dan Mbappe

"Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun.

Ini tentu sangat memprihatinkan," ujar Erwan di Bandung, Selasa (7/7).

Erwan menjelaskan bahwa dengan populasi sekitar 51 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi persoalan sosial yang krusial akibat maraknya judi online dan pinjaman online.

Ia menambahkan bahwa praktik judi online kini tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga telah merambah ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN.

Meskipun memiliki data nama dan alamat secara terperinci, Pemprov Jabar memilih merahasiakan identitas para ASN tersebut.

Penegakan disiplin akan dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme pembinaan internal secara bertahap untuk memberikan efek jera.

>>> Bea Cukai Jatim Kecam Perobohan Rumah Dinas di Surabaya

"Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan.

Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun," kata Erwan.

Pemprov Jabar juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi masalah tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya.

Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik dan berpotensi memicu maladministrasi dalam pelayanan masyarakat.

"Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman," ucap Maneger.

>>> Messi Gagal Penalti, Mesir Unggul 1-0 atas Argentina

Ia menegaskan kesiapan Ombudsman perwakilan Jabar untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintah.