Wagub Jabar Ungkap ASN Kecanduan Judi Online hingga Rp800 Juta
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan keprihatinannya atas temuan data keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar dalam aktivitas judi online.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan transaksi haram yang melibatkan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencapai puluhan miliar rupiah per tahun dan terus meningkat.
"Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun.
Ini tentu sangat memprihatinkan," ujar Erwan di Bandung, Selasa (7/7).
Erwan menjelaskan bahwa dengan populasi sekitar 51 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi persoalan sosial yang krusial akibat maraknya judi online dan pinjaman online.
Ia menambahkan bahwa praktik judi online kini tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga telah merambah ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN.
Meskipun memiliki data nama dan alamat secara terperinci, Pemprov Jabar memilih merahasiakan identitas para ASN tersebut.
Penegakan disiplin akan dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme pembinaan internal secara bertahap untuk memberikan efek jera.
"Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan.
Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun," kata Erwan.
Pemprov Jabar juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi masalah tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik dan berpotensi memicu maladministrasi dalam pelayanan masyarakat.
"Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman," ucap Maneger.
Ia menegaskan kesiapan Ombudsman perwakilan Jabar untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintah.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






