>>> Timnas AS Hadapi Belgia di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Kemensos mendapat mandat membantu pemutakhiran DTSEN. Untuk bantuan sosial PKH dan BPNT, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan, sementara PBI-JK setiap bulan.

Agus Jabo menyoroti kuota PBI-JK di Teluk Wondama yang masih dapat dioptimalkan, yakni sekitar 15 ribu peserta.

Ia meminta DPRD mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPS untuk memperbaiki data penerima, termasuk mengatasi inclusion error dan exclusion error.

"Kalau kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Itu bisa mengurangi beban APBD," kata Agus Jabo.

Menurut Agus Jabo, Papua dan Papua Barat masih membutuhkan lebih banyak Sekolah Rakyat karena luas wilayah dan banyak anak miskin belum mendapat akses pendidikan memadai.

Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep boarding school. Lahan minimal 6,8 hektare dan harus bersertifikat milik pemerintah daerah atau provinsi.

Soleman menyampaikan terdapat lahan hibah masyarakat seluas sekitar 10 hektare yang dapat didorong untuk disiapkan lebih lanjut.

Agus Jabo menyambut baik dan meminta proses administrasi segera diselesaikan agar Teluk Wondama masuk dalam tahapan usulan pembangunan.

"Kalau bisa tahun ini luar biasa. Saya catat, dengan kehadiran Bapak di sini, sebulan ke depan sudah bisa mengusulkan lahan," ujarnya.

Dalam audiensi juga dibahas usulan program KAT untuk Teluk Wondama yang telah ditindaklanjuti melalui asesmen di Kampung Sewar dan Yopmeos.

Program tersebut direncanakan untuk 75 keluarga penerima manfaat dan dipersiapkan pelaksanaan pada 2027.

Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta DPRD segera menindaklanjuti hasil audiensi bersama pemerintah daerah, terutama pemutakhiran DTSEN, optimalisasi kuota PBI-JK, percepatan usulan Sekolah Rakyat, dan pengawalan program KAT.

>>> Kebakaran Hutan Paksa Tour de France Larang Penonton di Prancis Selatan

"Bukan saatnya lagi kita hanya menikmati jabatan. Bapak harus berjuang untuk membebaskan masyarakat Teluk Wondama dari kemiskinan," katanya.