Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, untuk segera mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal ini disampaikan saat menerima audiensi pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

>>> Jadi Pusat Inkubasi Usaha Syariah, Jabar Raih Anugerah Adinata Syariah

Hadir dalam audiensi Wakil Ketua II Soleman JP Karubui, Wakil Ketua III Amos Waropen, serta staf ahli dari kedua wakil ketua.

Agus Jabo didampingi Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, serta perwakilan dari beberapa direktorat dan Pusdatin Kesos.

Pembahasan tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi juga optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program pengentasan kemiskinan.

DPRD Inisiatif Dorong Eksekutif

Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui mengatakan pihaknya sengaja datang berkonsultasi untuk memperoleh arahan.

"Kami berinisiatif dari DPRD. Karena kami melihat kalau eksekutif lambat, maka kami harus segera mengecek sendiri.

Rakyat kami juga menunggu," ujar Soleman.

Menurutnya, masih banyak warga Teluk Wondama yang membutuhkan dukungan perumahan dan layanan dasar, khususnya di kawasan adat terpencil.

Agus Jabo menjelaskan usulan program Komunitas Adat Terpencil (KAT) maupun Sekolah Rakyat harus diajukan oleh pemerintah daerah melalui bupati dan perangkat teknis.

"Harus ada proposalnya, Pak. Dan itu harus dari Pemkab.

Nanti Bapak panggil Bupatinya, bersama Dinas Sosial dan dinas terkait," kata Agus Jabo.

DTSEN Jadi Dasar Intervensi Sosial

Agus Jabo menegaskan seluruh intervensi sosial kini harus berangkat dari DTSEN.

Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, PBI-JK, Sekolah Rakyat, dan KAT.