Pasar beras fortifikasi di Indonesia memasuki fase pertumbuhan baru. Komoditas yang awalnya merupakan program kesehatan masyarakat kini bertransformasi menjadi sektor ekonomi potensial.

Pelaku usaha ritel, industri, dan penggilingan meyakini ekosistem beras yang diperkaya gizi ini memiliki fundamental kokoh untuk masuk ke pasar komersial.

in1

>>> Neymar Siap Tampil Lawan Skotlandia, Ancelotti Umumkan Kabar Baik

Tantangan yang tersisa mencakup percepatan adopsi konsumen, perluasan skala distribusi regional, dan penciptaan struktur harga yang lebih efisien.

Dukungan Sektor Ritel

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Dasep Suryanto, menyatakan sektor ritel siap mendukung ekspansi pasar komersial tersebut.

Namun, disparitas harga masih memfragmentasi pasar.

"Kami di lini hilir melihat adanya kebingungan pasar karena belum tersedianya referensi harga yang jelas.

Di sisi lain, kita ingin menghadirkan produk bergizi yang tetap terjangkau bagi konsumen," ujar Dasep dalam diskusi panel di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Saat ini, beras fortifikasi di jaringan ritel modern memiliki harga hampir 20-30% di atas beras reguler.

>>> Pemerintah Bantah Adanya Pengkondisian dalam Demo Dukung MBG

Dasep mengingatkan bahwa tanpa standarisasi harga dan efisiensi distribusi, kesenjangan harga berisiko memicu distorsi pasar.

APRINDO menekankan tiga strategi utama: kejelasan regulasi, efisiensi distribusi langsung dari penggilingan ke peritel, dan edukasi konsumen berkelanjutan.

"Tujuan akhirnya adalah menjamin akses masyarakat terhadap beras bergizi dengan harga terjangkau," tegas Dasep.

Industrialisasi Sektor Hulu

Dari sisi produksi, infrastruktur industri beras fortifikasi menunjukkan tren pertumbuhan.

Komisaris PT Pangan Nabati Umbi Nusantara, Mirza Muttaqien, mengonfirmasi bahwa sektor ini telah melewati ambang batas menuju fase industrialisasi yang matang.

"Pada prinsipnya, berapa pun harga beras yang beredar di pasar, terdapat ruang bagi peningkatan nilai tambah sekitar Rp1.000 per kilogram," ungkap Mirza.

>>> Anggota DPR Pertanyakan Absennya Anggota Ex-Officio LPS di Rapat Komisi XI

Namun, kalkulasi ini sangat bergantung pada efisiensi produksi dan tingkat utilisasi kapasitas pabrik.