Resmi Terbit, Ini Poin Penting Permen UMKM No 3 Tahun 2026 Terkait PMSE
Hasil fasilitasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam amandemen perjanjian kemitraan yang mengikat kedua belah pihak.
Insentif untuk Produk Dalam Negeri
Selain memperkuat aspek perlindungan hukum, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga menghadirkan stimulus untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui insentif promosi dan pemasaran.
Dalam regulasi tersebut, platform e-commerce kategori non-UMK diwajibkan memberikan potongan biaya layanan sedikitnya 50 persen atas setiap transaksi yang diperoleh pengusaha UMK terverifikasi yang hanya menjual Produk Dalam Negeri.
Fasilitas ini dapat diajukan langsung oleh pelaku usaha melalui platform layanan terpadu SAPA UMKM.
“Kita menyadari UMK menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk akibat maraknya produk impor di e-commerce.
Untuk menjaga daya saing produk lokal, kami menyiapkan skema insentif berupa potongan biaya layanan minimal 50 persen,” ujar Temmy.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu UMK mempertahankan marjin usaha yang sehat sekaligus memastikan produk mereka tetap kompetitif di pasar digital.
Masa Transisi dan Implementasi
Sesuai ketentuan penutup, regulasi ini memberikan masa transisi paling lama enam bulan guna mempersiapkan implementasi teknis sistem insentif.
Meski demikian, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses integrasi data dan verifikasi bersama seluruh penyelenggara platform digital.
“Kami tidak akan menunggu hingga batas waktu enam bulan berakhir.
Begitu persiapan teknis selesai dan infrastruktur sistem siap, insentif potongan biaya layanan ini akan langsung dapat dimanfaatkan oleh pengusaha UMK,” katanya.
Saat ini Kementerian UMKM terus bekerja secara intensif bersama manajemen platform e-commerce agar kebijakan ini dapat segera direalisasikan.
Kementerian UMKM berharap Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Regulasi ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar digital sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan, dan kesempatan yang lebih besar bagi pengusaha UMK untuk tumbuh dan naik kelas di era ekonomi digital.
Update Terbaru
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






