Eks Kajari Enrekang Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Dana Baznas
Dari Junwar, mantan Ketua Baznas Enrekang, Padeli diduga menerima total Rp410 juta. Permintaan uang dilakukan bertahap sejak Mei hingga Juli 2025 melalui perantara Sunarti Lewang.
Awalnya, Junwar yang takut setelah diperiksa penyidik berupaya mencari jalan agar kasusnya tidak berlanjut. Melalui sejumlah perantara, ia diminta menyiapkan uang Rp100 juta hingga Rp150 juta.
Untuk memenuhi permintaan tersebut, Junwar bersama sejumlah komisioner Baznas bahkan meminjam dana zakat sebesar Rp100 juta yang akan dikembalikan melalui pemotongan gaji.
Padeli kemudian kembali meminta tambahan Rp250 juta, lalu Rp25 juta, hingga Rp15 juta. Seluruh uang diserahkan melalui Sunarti dan diteruskan kepada Padeli di rumah dinas Kepala Kejari Enrekang.
Perkara ini terungkap setelah salah satu jaksa penyidik Kejari Enrekang mengetahui adanya pemberian uang dan melakukan klarifikasi kepada pihak Baznas.
Saat dugaan mencuat, Padeli didakwa berupaya menutupi perbuatannya dengan memerintahkan Sunarti mengembalikan sebagian uang kepada Junwar sebesar Rp300 juta, lalu meminta agar uang itu dilaporkan sebagai pengembalian kerugian negara.
Karena jumlahnya kurang, Junwar terpaksa meminjam lagi Rp110 juta untuk melengkapi total Rp410 juta yang kemudian disetor ke rekening penampungan Kejari Enrekang.
Selain itu, Padeli juga didakwa meminta uang kepada Syawal, mantan Pelaksana Tugas Ketua Baznas Enrekang.
Melalui Sunarti Lewang, Padeli meminta total Rp820 juta dengan dalih membantu meringankan proses hukum yang dihadapi Syawal.
Permintaan itu dilakukan secara bertahap, mulai dari Rp25 juta pada Mei 2025, Rp320 juta, Rp25 juta, Rp350 juta, hingga Rp100 juta pada Juli 2025.
Penyerahan uang dilakukan di berbagai lokasi, termasuk Kantor Dinas Perpustakaan Enrekang, Kampus Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN), rumah makan, hingga gerbang masuk Kabupaten Enrekang.
Jaksa menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi juncto Pasal 20 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHUP juncto Pasal II ayat (8) lampiran pada angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Update Terbaru
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB






