Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Senin (22/6).

Dalam aksinya, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Massa aksi menilai tata kelola pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kemunduran.

in1

>>> Aston Villa Bawa Trofi Liga Europa ke Indonesia

Koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, menyatakan bahwa meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, serta kebijakan yang minim partisipasi publik telah menimbulkan kegelisahan luas.

Tuntutan HMI Badko Sulsel

HMI Badan Koordinasi Cabang (BADKO) Sulsel mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Mereka mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

HMI juga menolak program Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai berpotensi mengganggu kemandirian desa dan membuka ruang intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi rakyat.

>>> Pembaruan ARC Raiders Pekanan 22-29 Juni: Drop Pasokan, Perburuan Leaper, dan Tantangan Spaceport

Selain itu, mereka menyoroti dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

HMI mendesak aparat penegak hukum memeriksa dan memproses seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pusat hingga daerah.

Massa aksi juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi nasional dan menjaga nilai tukar rupiah guna melindungi daya beli masyarakat.

>>> Zenless Zone Zero Rilis Kostum Baru Velina "Shade of Leisure"

HMI menegaskan agar segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, dan jurnalis yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dihentikan.