Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia juga mendorong seluruh gubernur dan wakil gubernur di Tanah Papua untuk turut menyukseskan kegiatan tersebut.

in1

>>> Daftar Harga Tiket Aston Villa vs Indonesia All Stars di GBK

Pernyataan itu disampaikan Tito usai pertemuan dengan para kepala daerah se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6/2026).

Menurut Tito, Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Papua. Ia meminta dukungan semua pihak agar sensus berjalan lancar.

"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Tito.

BPS Mulai Pendataan Serentak

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pendataan menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga di Tanah Air.

Amalia meminta dukungan Mendagri dan kepala daerah, terutama di Tanah Papua, untuk menyukseskan sensus.

>>> 6 Negara dengan Syarat Kewarganegaraan Paling Mudah

Para gubernur se-Tanah Papua menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan sensus. Dukungan disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Mathius D.

Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," kata Ahmad Nausrau.

Komitmen Tito juga diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6).

Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah memperoleh data akurat tentang kondisi ekonomi sebagai landasan kebijakan.

>>> Sungai Ciujung di Serang Diduga Tercemar, Air Hitam dan Bau Menyengat

Pertemuan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sejumlah pejabat tinggi madya di Kemendagri, serta pejabat BPS dan Provinsi Papua.