Biaya Operasional Melonjak, Gapasdap Desak Penyesuaian Tarif Penyeberangan
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan.
Langkah ini dinilai penting untuk menyelamatkan industri dari lonjakan biaya operasional yang terus meningkat.
Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu, menyatakan bahwa tarif yang berlaku saat ini tidak lagi mencerminkan kebutuhan biaya operasional perusahaan.
Padahal, berbagai komponen biaya terus naik, terutama akibat fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.
Togar merinci, harga oli kapal telah melonjak hingga 60 persen.
Suku cadang naik 30 hingga 40 persen, sementara biaya pengedokan dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.
"Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan.
Padahal berbagai komponen biaya tersebut adalah kebutuhan wajib untuk memenuhi standar keselamatan," ujarnya dalam keterangan di Serang, Banten, Sabtu.
Berdasarkan evaluasi pada 2019, tarif angkutan penyeberangan masih sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).
Namun, selisih tersebut belum direalisasikan pemerintah hingga kini.
Di tengah tekanan biaya, operator kapal tetap harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kondisi finansial juga diperberat oleh menurunnya frekuensi pelayaran akibat penambahan armada di lintasan yang sama.
Togar mengingatkan, jika penyesuaian tarif tidak segera dilakukan dan menyebabkan penurunan kualitas layanan atau keselamatan, regulator harus ikut bertanggung jawab.
Selain mendesak tarif baru sesuai HPP, Gapasdap mengusulkan stimulus untuk menekan beban operasional.
Usulan tersebut meliputi penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penghapusan pajak BBM, penurunan biaya kepelabuhanan dan klasifikasi, serta penyediaan kredit berbunga rendah untuk sektor maritim seperti yang diterapkan di negara tetangga.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






