Perluasan Basis Pajak: Mencari Penerimaan di Kandang Sendiri?
Wajib pajak dormant tidak selalu sengaja menghindar; ada yang dulu membuat NPWP untuk syarat kerja lalu tidak berpenghasilan, atau usaha kecil yang berhenti beroperasi.
Arah Ekstensifikasi yang Adil
Reaktivasi wajib pajak dormant sah secara regulasi. Namun, yang perlu dipersoalkan adalah arah besar ekstensifikasi.
Jangan sampai perluasan basis pajak hanya berputar di sekitar wajib pajak yang sudah ada dalam database.
Bagi wajib pajak patuh, isu ini menyentuh rasa keadilan. Pegawai tidak bisa menghindar dari PPh Pasal 21 karena dipotong di sumber.
Pengusaha formal meninggalkan jejak transaksi, rekening, dan laporan.
Sementara itu, sebagian pelaku ekonomi lain bergerak di ruang yang lebih lentur: transaksi tunai, usaha berbasis media sosial, atau bisnis rumahan yang aktif secara kasatmata namun belum tertangkap administrasi.
Keluhan "yang dipajaki itu-itu saja" bukan sekadar gerutuan, melainkan kritik terhadap ketimpangan visibilitas dalam sistem pajak.
Negara tidak boleh memajaki seseorang hanya karena terlihat mentereng, tetapi juga tidak boleh terlalu nyaman bergerak di sekitar pihak yang paling mudah ditemukan.
Perluasan basis pajak yang adil harus menjangkau pelaku ekonomi dengan kemampuan membayar sebanding, meskipun belum memiliki jejak administrasi sejelas wajib pajak formal.
DJP perlu memperkuat ekstensifikasi melalui pemetaan sektor, data pihak ketiga, dan analisis kewilayahan.
Reaktivasi wajib pajak dormant bisa menjadi langkah awal yang baik, tetapi jangan menjadi wajah utama perluasan basis pajak.
Jika sumber terbesar tetap dari wajib pajak lama, publik wajar bertanya apakah negara sedang memperluas basis atau memutar ulang basis lama.
Pajak yang adil lahir dari administrasi yang mampu membaca ekonomi secara utuh: membina yang belum paham, mengaktifkan yang kembali berusaha, dan mengawasi yang sengaja bersembunyi.
Perluasan basis pajak jangan berhenti pada mereka yang sudah berada di kandang administrasi.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






