Menteri ESDM Buka Peluang Penyesuaian Harga Batu Bara DPO untuk PLN
Pemerintah membuka peluang penyesuaian harga batu bara dalam negeri atau Domestic Price Obligation (DPO), termasuk pasokan untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).
Langkah ini dipertimbangkan karena biaya produksi perusahaan tambang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan stripping ratio (SR) atau rasio pengupasan tambang batu bara kini mencapai kisaran 8:1 hingga 12:1.
Kondisi tersebut membuat biaya operasional perusahaan tambang ikut melonjak.
Menurut Bahlil, pemerintah perlu mencari titik keseimbangan agar industri pertambangan tetap sehat dan memiliki insentif untuk menjaga produksi.
Harga jual yang terlalu rendah berpotensi menekan margin usaha para penambang.
"Produksinya kan sudah tinggi.
Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin pelaku usaha menjual batu bara dengan harga yang menyebabkan kerugian.
Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga agar biaya energi nasional tetap terkendali.
"Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga, karena pengusaha juga kan harus dijaga agar mereka tidak rugi," ujarnya.
Kajian Formula Baru
Saat ini, Kementerian ESDM tengah mengkaji berbagai skenario penyesuaian harga DPO.
Formula baru yang disiapkan diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan dua pihak sekaligus, yakni perusahaan tambang sebagai pemasok dan PLN sebagai pembeli utama batu bara domestik.
Bahlil menegaskan kajian tersebut masih berlangsung dan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait besaran harga baru yang akan diterapkan.
"Lagi kita menghitung plus-minus, agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," katanya.
Aspek regulasi saat ini untuk kebutuhan PLN masih mengacu pada skema Domestic Market Obligation (DMO) yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018.
Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan tambang menjual 25 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.
Khusus untuk pasokan pembangkit listrik PLN, pemerintah menetapkan batas harga maksimum sebesar US$70 per ton.
Kebijakan ini selama bertahun-tahun menjadi instrumen untuk menjaga tarif listrik tetap stabil di tengah fluktuasi harga batu bara global.
Update Terbaru
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






