Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk merevisi harga batu bara domestic market obligation (DMO) bagi kebutuhan PT PLN (Persero).

Langkah evaluasi ini diambil setelah biaya operasional penambangan komoditas tersebut dilaporkan membengkak hingga 8-12 persen, sehingga dinilai mulai membebani para pengusaha tambang.

>>> Portugal Imbang 1-1 Lawan Kongo di Laga Perdana Piala Dunia 2026

Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).

Penyesuaian regulasi ini sedang digodok agar formulasinya tidak merugikan PLN selaku pembeli maupun perusahaan tambang selaku pemasok pasokan energi nasional.

"Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga.

Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan kalkulasi mendalam terkait dampak finansial yang akan muncul dari perubahan kebijakan skema harga tersebut.

>>> Kelurahan Pulau Untung Jawa perkuat pengelolaan sampah dari sumber

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan," terangnya.

Guna mengatasi kendala teknis logistik, sebuah tim pengadaan pasokan batu bara khusus PLN telah dibentuk oleh Menteri ESDM karena adanya hambatan pada penyaluran jenis batu bara kalori sedang.

Tim penanganan pasokan tersebut melibatkan kolaborasi lintas instansi yang terdiri dari pihak internal PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Supaya apa? Kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis.

Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan nggak nyampe di powerplant.

>>> BI Naikkan BI-Rate Jadi 5,75 Persen untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Dan ini dibutuhkan kolaborasi, kerja sama, dan transparansi termasuk harga," katanya.