Kemdiktisaintek Kaji Perluasan Aturan Akomodasi Layak untuk Dosen Disabilitas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sedang mengkaji perluasan regulasi akomodasi layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan kampus.
Selama ini aturan hanya menyasar mahasiswa, namun ke depan diharapkan juga melindungi dosen dan tenaga kependidikan.
Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa Kemdiktisaintek Beny Bandanadjaja menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bersama media di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan langkah ini ditempuh melalui evaluasi mendalam terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023.
Menurut Beny, regulasi yang ada saat ini masih berfokus pada hak-hak mahasiswa berkebutuhan khusus.
Padahal ekosistem kampus inklusif juga diisi oleh pengajar serta staf administrasi yang memerlukan kepastian fasilitas pendukung.
"Ini juga sedang kita kaji karena di dalam Permen ini menyebut mahasiswa.
Padahal di dalam perguruan tinggi itu ada dosen, ada sivitas akademika lainnya, ada staf yang perlu juga mendapatkan akomodasi yang layak," ujarnya.
Ia mencontohkan keberadaan Dr. Rahmawati, dosen penyandang disabilitas di Universitas Mercu Buana, sebagai bukti bahwa perlindungan hukum dan fasilitas setara harus diberikan kepada seluruh sivitas akademika.
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Didorong
Untuk mempercepat ekosistem inklusif, Kemdiktisaintek mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) secara bertahap.
Pemerintah menyiapkan stimulus pendanaan khusus berbasis proposal guna memicu kemandirian kampus.
"Untuk pembentukan ULD kita beri bantuan sebesar Rp30 juta, tentunya berbasis kepada usulan atau proposal," kata Beny.
Selain itu, bagi kampus yang sudah memiliki ULD, diberikan stimulus penguatan hingga Rp40 juta per kampus.
Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per Juni 2025, tercatat 3.128 mahasiswa disabilitas di 282 perguruan tinggi di Indonesia.
Kelompok disabilitas netra dan rungu menjadi jumlah terbesar.
Melalui intervensi regulasi dan bantuan pendanaan ini, Beny berharap seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ke depan dapat diakses secara mandiri oleh penyandang disabilitas.
"Intinya kita ingin memberikan semacam trigger atau bantuan kepada perguruan tinggi dan harapannya secara mandiri perguruan tinggi itu membentuk (ULD)," tuturnya.
Update Terbaru
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, OJK Ingatkan Risiko Beban APBN
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Chery J6T CSH Siap Meluncur Masuki Segmen SUV Medium Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Potongan Film Twilight Kembali Viral Kaitkan Robert Pattinson 007
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB
Kabar Baik buat Pelajar Indonesia, Hakim AS Anulir Pembatasan Visa Pelajar
Rabu / 18-11-2026, 12:30 WIB
Klarifikasi Mensos Terkait Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Komitmen Zero Waste, MIND ID Manfaatkan 6,8 Juta Ton Sisa Produksi
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Duel Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro Max
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Produk Parfum Dijual di SPBU, David Beckham Tuntut Perusahaan Coty Rp748 Miliar
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Oknum Guru SMPN Surabaya Dinonaktifkan Usai Pemeriksaan Haid Siswi, Alasannya Melatih Kejujuran
Rabu / 18-11-2026, 12:25 WIB






