Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo menilai konsep kedaulatan atau sovereign berpotensi menjadi tantangan dalam adopsi kecerdasan buatan (AI) di kawasan ASEAN.

Hal itu disampaikan Teo dalam acara Asia Economic Summit 2026 di Jakarta pada Rabu.

>>> Yoane Wissa Bawa Kongo Imbang Lawan Portugal di Piala Dunia 2026

Menurut Teo, negara-negara kerap memandang kedaulatan AI secara terbatas sebagai persoalan kepemilikan dan perlombaan teknologi.

"Persoalan kepemilikan dan perlombaan untuk membangun atau menguasai seluruh rantai teknologi AI, mulai dari chip, model, data, hingga aplikasi.

Pandangan ini dapat dipahami, tetapi cukup tidak realistis dan mungkin tidak membantu banyak negara," tutur Teo.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan merupakan perhatian yang sah dan setiap negara harus mampu menggunakan AI sesuai kepentingannya sendiri demi melayani masyarakat.

Namun, biaya yang dibutuhkan sangat besar dan rantai teknologi AI bergantung pada rantai pasok global yang kompleks.

Sebagian besar negara ASEAN juga memiliki prioritas anggaran lain, seperti merawat populasi menua, perawatan kesehatan, atau pendidikan.

Tiga Pendekatan Pengembangan AI

Teo menyoroti pengembangan AI dirumuskan melalui tiga pendekatan.

Pertama, memastikan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengatur AI demi kepentingan masyarakat luas.

Kedua, memiliki otonomi dalam menentukan mitra, sumber teknologi, serta bentuk kerja sama yang sesuai.

Ketiga, memperkuat fondasi ekosistem AI melalui dukungan terhadap institusi riset, komunitas pengembang, pelaku usaha, dan pengembangan talenta digital.

>>> Inggris Tekuk Kroasia 4-2 di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

"Ketiga tujuan ini akan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk dicapai. Tetapi itu cara yang membantu kita melindungi warga negara dan kepentingan strategis kita.