PT Republik Motor Internasional resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan manufaktur militer asal Perancis, Arquus, untuk memproduksi kendaraan taktis di Indonesia.

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam ajang Eurosatory 2026 di Paris, Perancis, pada Rabu (17/6/2026).

>>> Pemerintah Siap Luncurkan BBM B50 pada 1 Juli 2026

Penandatanganan dilakukan oleh Chairman Republikorp Group Holding Norman Joesoef bersama Presiden Arquus Thierry Renaudin.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional. Fokus utama kemitraan adalah penguasaan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

“Kemandirian industri pertahanan tidak dibangun melalui produk semata, tetapi melalui penguasaan pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia,” ujar Norman Joesoef.

Pihak perusahaan menyatakan langkah kolaboratif ini diambil untuk menjamin pertumbuhan kapabilitas industri yang berkelanjutan di tanah air.

Kebutuhan mobilitas darat yang andal dinilai krusial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan semakin banyak kemampuan yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia,” lanjut Norman Joesoef.

>>> Dishub DKI Jakarta Tindak 258 Pelanggaran Parkir Liar dalam Sehari

Tantangan Anggaran Pertahanan

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan tengah menghadapi tantangan terkait pembatasan pagu indikatif anggaran untuk periode mendatang.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya selisih besar antara rencana kebutuhan anggaran tahun 2027 dengan pagu yang disetujui pemerintah.

Kementerian Pertahanan mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp 667 triliun. Namun, pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya sebesar Rp 139 triliun.

“Dalam tahun 2027, kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp 667 triliun.

Ini adalah konsep yang kita buat dengan terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Kemenhan kini mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun melalui Komisi I DPR untuk diteruskan kepada Badan Anggaran DPR.

>>> Ramadhipa Tempati Posisi Kedua Klasemen Moto3 Junior World Championship 2026

“Namun, kami juga harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah Rp 139 triliun,” lanjut Sjafrie.