Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim pengadaan energi primer bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan pasokan batu bara kalori medium bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang memicu pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah Jawa.

>>> Manchester United Incar Marc Casado dari Barcelona

Defisit pasokan terjadi karena produsen enggan menjual batu bara kalori medium akibat selisih lebar antara harga Domestic Market Obligation (DMO) sebesar US$ 70 per ton dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang mencapai US$ 84,53 per ton.

Dari total kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta metrik ton, penugasan pemerintah mencapai 190 juta ton.

Namun, baru 134 juta ton yang berhasil dikontrakkan, sehingga menyisakan kekurangan 20 juta ton.

Untuk merekonfirmasi data dan menyamakan persepsi, Menteri ESDM menggelar rapat intensif selama 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton.

Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil.

Pertemuan panjang tersebut diinstruksikan untuk memetakan kendala operasional secara transparan agar tidak memicu multiinterpretasi di publik terkait keandalan pasokan energi nasional.

Kebijakan pengetatan pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akuntabilitas rantai pasok energi primer.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita.