Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah pada Juni 2026.

Para mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi dan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

>>> IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan ke Level 6400

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyatakan bahwa efisiensi fiskal dan evaluasi anggaran non-esensial telah berjalan sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan itu disebut berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp300 triliun, salah satunya melalui tata kelola ekspor komoditas alam oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Gelombang protes juga diwarnai laporan penahanan bus rombongan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Semanggi dan kawasan Tosari saat menuju Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat (12/6).

Qodari meluruskan bahwa tindakan aparat kepolisian merupakan pengaturan arus lalu lintas demi menjaga kepentingan kelompok masyarakat lain.

"Saya kira bukan pencegatan ya, tetapi lebih kepada penataan lalu lintas bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan," ujar Qodari dalam diskusi di CNN Indonesia TV, Jumat (12/6) malam.

Pihak Bakom RI menilai tuntutan mahasiswa yang mencakup penurunan harga bahan pokok dan BBM serta penyetopan pemborosan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

"Jadi, di satu sisi, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi di sisi yang lain kegiatan perkantoran, kegiatan ekonomi, juga tetap bisa berjalan dengan optimal," sambung Qodari.

Pemerintah menyatakan aspirasi dari sektor kemasyarakatan, perkantoran, dan pendidikan harus diakomodasi secara seimbang di ruang publik.

"Sekali lagi ada aspirasi mahasiswa, tetapi juga ada kegiatan ekonomi, perkantoran, dan kegiatan pendidikan, kegiatan lain-lain yang tentu harus berjalan dengan baik," ucap Qodari.