Tennessee resmi memberlakukan aturan baru yang mewajibkan pemohon registrasi kendaraan menunjukkan bukti status hukum di Amerika Serikat.

Gubernur Bill Lee menandatangani HB 1708/SB 1889 pada 7 Mei 2026. Undang-undang ini mengubah persyaratan registrasi kendaraan sekaligus aturan penerbitan SIM di negara bagian tersebut.

>>> Jeep Luncurkan Edisi Sarge untuk Wrangler dan Gladiator 2027

Setiap warga Tennessee yang ingin mendaftarkan kendaraan atau memperpanjang registrasi kini harus memberikan dokumen yang membuktikan status sebagai warga negara AS, penduduk tetap sah, atau izin tinggal sementara dari pemerintah federal.

SIM Tennessee yang sudah ada, KTP foto, SIM sementara, atau identitas REAL ID dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Pendukung aturan ini menilai langkah tersebut menutup celah yang sebelumnya memungkinkan registrasi kendaraan hanya dengan dokumen identifikasi dasar.

Anggota DPR negara bagian Michele Reneau mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan keselamatan jalan dan mencegah imigrasi ilegal.

Aturan SIM yang Lebih Nuansa

Bagian SIM dalam undang-undang ini lebih kompleks.

>>> BMW Buka Peluang Lebih Banyak Wagon di AS Setelah Sukses M5 Touring

Beberapa laporan awal menyebut pemohon yang tidak bisa membaca bahasa Inggris hanya akan mendapat SIM satu tahun dengan pembatasan ketat.

Namun, dalam proses legislasi, aturan tersebut diubah. Versi final menghapus pembatasan mengemudi dan persyaratan SIM khusus.

Menurut ringkasan resmi, pemohon yang mengikuti ujian tulis dalam bahasa selain Inggris tetap bisa mendapatkan SIM standar. Namun, SIM tersebut hanya berlaku 36 bulan, bukan masa berlaku normal.

Setelah masa berlaku habis, pengemudi harus lulus ujian tulis dalam bahasa Inggris tanpa bantuan penerjemah, perangkat elektronik, atau alat bantu terjemahan.

Saat ini Tennessee menyediakan ujian SIM tertulis dalam bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, Korea, dan Jerman.

>>> Lincoln Corsair Kembali sebagai Hybrid, Diproduksi di China

Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Namun, instansi negara bagian dapat segera mulai menyiapkan sistem berbagi data dan aturan administratif.