Hubungan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas.

Media pemerintah Iran, Fars, melaporkan bahwa Teheran menetapkan seluruh aset serta operasional komersial milik Elon Musk di Asia Barat sebagai target militer yang sah.

>>> Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Gagal ke Final Uber Cup 2026

Kebijakan tersebut secara spesifik mengincar jaringan internet satelit Starlink besutan SpaceX beserta seluruh infrastruktur pendukungnya.

Pemerintah Iran mendakwa infrastruktur digital itu terlibat aktif menyokong pergerakan militer AS dan Israel, terutama dalam memfasilitasi operasional drone serang serta kapal nirawak di kawasan.

"Republik Islam Iran berhak menyerang seluruh fasilitas yang terkait dengan kepemilikan yang dikelola oleh Musk di wilayah ini," ungkap sebuah sumber yang dikutip oleh Fars, Jumat (12/6/2026).

Ancaman militer ini mencuat setelah eskalasi ketegangan meningkat pasca-peringatan keras Presiden AS Donald Trump lewat media sosial.

Trump menyatakan kesiapan negaranya untuk melakukan serangan balasan, termasuk rencana mengambil alih Pulau Kharg yang menjadi pusat ekspor minyak utama Iran.

Kondisi di area konflik semakin tidak menentu menyusul aksi saling serang selama beberapa hari terakhir.

>>> Adhyaksa FC Siap Jadikan Stadion Tuah Pahoe Palangka Raya Sebagai Markas

Trump menegaskan bahwa insiden penembakan jatuh helikopter militer AS oleh Iran di Selat Hormuz pada Senin malam merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Militer AS langsung meluncurkan rangkaian serangan rudal balasan sepanjang Rabu malam. Hingga saat ini, manajemen SpaceX maupun Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait ancaman tersebut.

Pertikaian bersenjata antara AS dan Iran pada 2026 ini menjadi lembaran baru dari perselisihan geopolitik klasik kedua negara.

Stabilitas yang sempat mereda lewat gencatan senjata kini hancur akibat serangan terbaru pada rute logistik energi di Selat Hormuz.

Langkah Teheran yang membidik korporasi teknologi swasta global menandai pergeseran strategi tempur regional.

>>> Gangguan Massal Meta Lumpuhkan Akses Ratusan Ribu Pengguna Global

Perusahaan swasta yang dinilai memberikan bantuan bagi kebutuhan militer lawan kini diposisikan sebagai target operasi yang legal, memicu kekhawatiran baru bagi stabilitas pasar energi global.