Dalam konteks Koperasi Merah Putih, misalnya, Yossi menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa berbagai dugaan penyimpangan atau persoalan tata kelola yang muncul harus segera dijawab melalui investigasi independen, transparan, dan berbasis fakta.

“Keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program,” katanya.

>>> BRI Siapkan Rp500 Miliar untuk Buyback Saham, Jaga Stabilitas Pasar

Adapun pilar ketiga adalah kredibilitas makroekonomi, yang mencakup menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, serta koordinasi yang sehat antara kebijakan fiskal dan moneter tanpa mengaburkan peran masing-masing otoritas.

BI Harus Tetap Independen

Yossi menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan terhadap pasar keuangan domestik.

Menurutnya, independensi bank sentral tidak semata-mata untuk memenuhi ekspektasi pelaku pasar, melainkan untuk melindungi daya beli masyarakat dari risiko inflasi dan gejolak ekonomi.

“Independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa disiplin fiskal tidak boleh dipersepsikan sebagai penolakan terhadap program-program pro rakyat.

Sebaliknya, disiplin fiskal diperlukan agar program tersebut dapat dibiayai secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, kepastian berusaha juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Menurut Yossi, kepastian regulasi bukan berarti memberikan ruang tanpa batas kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja berlangsung dengan risiko yang terukur.

“Disiplin fiskal bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan.

>>> Pemprov DKI Buka Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Juni 2026

Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” kata Yossi.