>>> KAI Daop 4 Semarang Operasikan 7 Kereta Stainless Steel New Generation

Jika konsumsi Pertalite meningkat lebih cepat dari perkiraan sementara kuota tetap, maka risiko yang muncul lebih dahulu adalah antrean panjang hingga potensi kelangkaan di sejumlah wilayah.

"Pemerintah kemudian dihadapkan pada pilihan antara memperketat pengawasan konsumsi atau menambah kuota yang pada akhirnya akan meningkatkan beban fiskal," terangnya.

Ia menilai kenaikan harga Pertamax pada dasarnya merupakan langkah yang ditujukan untuk mengurangi tekanan fiskal dari sisi BBM nonsubsidi.

Namun, manfaat tersebut bisa berkurang apabila perpindahan pengguna ke Pertalite terjadi secara signifikan.

"Besarnya pengaruh terhadap APBN pada akhirnya akan ditentukan oleh seberapa besar perpindahan konsumen ke Pertalite dalam beberapa bulan ke depan," imbuh Yusuf.

Yusuf menegaskan bahwa perkembangan konsumsi Pertalite pada semester II-2026 menjadi indikator penting yang perlu dicermati pemerintah.

Dari tren tersebut akan terlihat seberapa besar dampak nyata kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi BBM subsidi dan beban fiskal negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah belum melakukan perhitungan terkait dampak fiskal yang mungkin timbul akibat perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Usai rapat kerja dengan DPR, Kamis (11/6/2026), Purbaya mengatakan pihaknya belum memiliki estimasi mengenai besaran peralihan konsumen maupun konsekuensinya terhadap anggaran negara.

Meski demikian, Purbaya mengakui kemungkinan adanya perpindahan sebagian konsumen ke Pertalite karena harga jualnya lebih rendah.

>>> Prabowo dan Jusuf Kalla Bahas Proyek Energi Hijau Rp 70 Triliun

Namun, ia meyakini perpindahan tersebut tidak akan terjadi secara menyeluruh mengingat banyak pemilik kendaraan yang memahami kebutuhan bahan bakar sesuai spesifikasi mesin kendaraan mereka.