DPR Minta APBN 2027 Lindungi Daya Beli Kelas Menengah
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak agar kebijakan fiskal dalam APBN 2027 mampu menjaga kekuatan ekonomi domestik.
Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kelompok kelas menengah yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Misbakhun, tekanan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai melanda kalangan kelas menengah.
Banyak keluarga kelas menengah menghadapi situasi sulit dengan pengeluaran yang bertambah, cicilan yang tetap berjalan, dan biaya pendidikan yang naik.
"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah.
Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Orientasi Pertumbuhan Ekonomi 2027
Misbakhun menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Kebijakan tersebut juga harus memperkuat dunia usaha dan mempertahankan daya beli publik.
Kelompok kelas menengah memegang peran strategis dalam menggerakkan perekonomian saat mereka memiliki kepercayaan untuk berbelanja, membeli properti, atau berinvestasi.
Sebaliknya, penundaan keputusan ekonomi oleh kelompok ini akan langsung memukul sektor usaha dan pasar tenaga kerja.
"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujar Misbakhun.
Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.
Kesepakatan ini tercapai dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Misbakhun mengingatkan agar perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal tidak menambah beban masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak.
"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," pungkasnya.
Update Terbaru
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






