Kemenhaj Beri Tips Hindari Penawaran Badal Haji Fiktif
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penawaran badal haji yang diduga fiktif.
Peringatan ini menyusul terungkapnya kasus dugaan badal haji bermasalah pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026.
Masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh tawaran berbiaya murah yang beredar.
Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang diniatkan untuk menggantikan orang lain yang telah meninggal dunia atau mengalami sakit permanen.
Langkah Antisipasi dari Kemenhaj
Direktur Jenderal Pengendalian Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Harun Al Rasyid, membagikan sejumlah langkah antisipasi agar terhindar dari praktik badal haji fiktif.
Langkah pertama adalah mewaspadai penawaran harga yang terlalu murah.
Proses badal haji memerlukan izin resmi atau tasreh serta Kartu Nusuk yang biayanya bisa mencapai lebih dari Rp25 juta.
"Kalau ada penawaran badal haji dengan biaya Rp10 juta itu seperti akal-akalan. Nilainya tidak rasional," ujar Harun di Makkah, Kamis.
Langkah kedua adalah memastikan pelaksana badal haji sudah pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya.
Kemenhaj menegaskan hal ini merupakan syarat utama yang sah secara syariat.
Masyarakat berhak meminta informasi atau bukti legalitas terkait pemenuhan syarat tersebut kepada penyedia jasa.
Selanjutnya, periksa reputasi dan rekam jejak penyedia jasa badal haji.
Pilihlah pihak yang memiliki identitas jelas, rekomendasi terpercaya, dan mampu menunjukkan proses pelaksanaan secara transparan.
Langkah terakhir adalah menggunakan jasa dari biro perjalanan atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang berizin resmi.
Legalitas lembaga menjadi indikator penting dalam menekan risiko penipuan.
Pemerintah Siapkan Regulasi Lebih Ketat
Pemerintah tengah mempertimbangkan penyusunan regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi pelaksanaan badal haji.
Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj, Rizka Anungnata, menyatakan salah satu opsi yang dikaji adalah kewajiban pelaporan resmi bagi agen perjalanan dan KBIHU.
"Ke depan mekanisme itu sangat mungkin dibuat," kata Rizka.
Kemenhaj berharap masyarakat bertindak lebih cermat sebelum memilih jasa badal haji agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan syariat.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






