Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Korean Film Council baru saja menandatangani kesepakatan dengan perusahaan produksi dan agensi talenta untuk membatasi bayaran aktor.

Kesepakatan ini berlaku untuk film mid-budget bersubsidi pemerintah dengan biaya produksi bersih antara 2 miliar won (sekitar Rp 23,5 miliar) hingga 8 miliar won.

Dalam aturan tersebut, bayaran aktor didorong tidak melebihi 10 persen dari total biaya produksi. Namun, kebijakan ini bersifat sukarela, bukan mengikat.

Pemerintah juga berencana membentuk badan konsultatif untuk membahas perbaikan kondisi produksi di industri film secara lebih luas.

Acara penandatanganan dihadiri perwakilan agensi besar seperti BH Entertainment, Management SOOP, dan J-Wide Company, serta asosiasi produser film.

Kekhawatiran Efektivitas

Meski bertujuan mengendalikan biaya produksi yang membengkak, kalangan industri menyambut kebijakan ini dengan skeptis.

Seorang pejabat agensi manajemen mengatakan bahwa masalah utama justru terjadi pada film komersial beranggaran besar di atas 10 miliar won dan serial streaming skala besar.

Proyek-proyek itulah yang mendorong standar bayaran aktor melambung tinggi, sementara kesepakatan ini tidak mencakup mereka.

Selain itu, film mid-budget tetap menghadapi tantangan bersaing karena anggaran pemasaran yang kecil dan ketergantungan pada daya tarik bintang.

Jika bayaran dibatasi, aktor papan atas mungkin enggan terlibat, sehingga film kehilangan daya tarik investasi dan pemasaran.

Pejabat dari perusahaan distribusi film menekankan bahwa diskusi tidak boleh hanya fokus pada penurunan bayaran aktor.

Perlu ada upaya menciptakan kondisi yang mendorong aktor berbakat untuk berpartisipasi dalam film mid-budget secara alami.

Menurutnya, kesepakatan ini baru akan berarti jika dibarengi dengan stimulasi investasi, dukungan distribusi, dan reformasi struktur distribusi teater.