"Sebagai akibatnya, mereka akan cenderung menunda penerbitan untuk kebutuhan investasi atau ekspansi karena tambahan keuntungan yang diperoleh tidak mampu mengompensasi kenaikan biaya dana," kata Ahmad.

Dalam kondisi tersebut, penerbitan surat utang lebih banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun refinancing.

Bahkan jika aktivitas ekonomi semakin melambat, kebutuhan modal kerja juga berpotensi menurun sehingga penerbitan obligasi baru akan semakin bergantung pada kebutuhan refinancing.

Oleh karena itu, Ahmad menilai dampak kenaikan suku bunga dan yield Surat Berharga Negara (SBN) terhadap penerbitan obligasi korporasi saat ini belum sepenuhnya terlihat.

Pasalnya, transmisi ke sektor riil melalui pertumbuhan ekonomi, prospek bisnis, dan profitabilitas perusahaan masih berlangsung.

Sebagai informasi, data Pefindo menunjukkan penerbitan obligasi korporasi sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai Rp 78,09 triliun.

Nilai tersebut meningkat 30,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 59,95 triliun.

Menurut Ahmad, peningkatan penerbitan tersebut lebih mencerminkan kebutuhan refinancing, prefunding, dan pengelolaan likuiditas ketimbang karena biaya dana yang lebih murah.

Tingginya aktivitas penerbitan juga didorong besarnya nilai obligasi yang akan jatuh tempo tahun ini.

>>> Kemenhub Gunakan Fuel Surcharge untuk Sesuaikan Tarif Pesawat, Tak Revisi Tarif Batas Atas

Pefindo mencatat obligasi korporasi yang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 162,72 triliun, meningkat dibandingkan Rp 161,22 triliun pada 2025.